Indonesians mark 2 decades since the tragic tsunami that killed hundreds of thousands

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menjadi Transaksional di Bawah Presiden Jokowi

Ketika Joko Widodo, atau yang lebih dikenal sebagai Jokowi, terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014, banyak yang berharap bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan terus mengedepankan prinsip-prinsip diplomasi yang telah lama menjadi landasan kebijakan luar negeri negara ini. Namun, seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi cenderung menjadi lebih transaksional dan pragmatis daripada sebelumnya.

Salah satu contoh nyata dari kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadi lebih transaksional adalah dalam hubungannya dengan negara-negara lain, terutama dalam hal investasi dan perdagangan. Jokowi telah aktif dalam mempromosikan investasi asing di Indonesia dan mengadakan pertemuan dengan pemimpin negara lain untuk membicarakan peluang investasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini terlihat dari berbagai kesepakatan investasi yang telah ditandatangani antara Indonesia dengan negara-negara seperti China, Jepang, dan Amerika Serikat.

Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi juga terlihat lebih pragmatis dalam menanggapi isu-isu global. Misalnya, dalam isu-isu hak asasi manusia, Indonesia cenderung memilih untuk tidak terlalu bersuara keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara lain, demi menjaga hubungan baik dengan negara tersebut. Hal ini terlihat dari sikap Indonesia yang menghindari untuk mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar atau China, meskipun hal tersebut mendapat kecaman dari masyarakat internasional.

Meskipun kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi dinilai lebih transaksional dan pragmatis, hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus berubah. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi besar, Indonesia perlu memanfaatkan peluang investasi dan perdagangan dengan negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan keberpihakan terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi seharusnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip diplomasi yang telah lama menjadi identitas negara ini, sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kebutuhan ekonomi. Sebagai negara besar dengan peran penting di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran yang konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi seharusnya tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kemanusiaan, tanpa melupakan kepentingan nasional dan ekonomi negara.

Isang senador ng Pilipinas ang nagsabi na dapat gawin pa ng China ang higit pa upang tulungan sa paglaban sa mga gang ng kibersalakay sa bansa.

Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na kailangang magtulungan ang mga bansa sa rehiyon upang masugpo ang mga kriminal na gumagamit ng teknolohiya upang mang-atake at manloko ng mga tao.

Ayon kay Lacson, marami sa mga cybercrime gangs ay nagmumula sa China at kailangan nitong gawin ang kanyang bahagi sa pagtulong sa pagtugis at pagpaparusahan sa mga sangkot sa mga krimen na ito.

Dagdag pa ni Lacson, mahalaga ang kooperasyon at koordinasyon ng mga bansa upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng kanilang mamamayan laban sa mga mapanganib na kibersalakay.

Sa kasalukuyan, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas sa paglaban sa cybercrime sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang cybersecurity measures at pagtutok sa pagtugis sa mga kriminal sa larangang ito.

Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, nananatili ang determinasyon ng mga opisyal ng Pilipinas na protektahan ang kanilang bansa laban sa anumang uri ng kriminalidad, kabilang na ang cybercrime.

Sa huli, nanawagan si Lacson sa China na magbigay ng mas malaking suporta at kooperasyon sa paglaban sa cybercrime at sa pagsugpo sa mga kriminal na nag-ooperate sa kanilang teritoryo. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansa ang susi upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon.